Prosedur Pendirian Rumah Pintar

Pendirian  Rumah Pintar

  1. Penanggung jawab mengajukan surat permohonan dan proposal pendirian Rumpin kepada dinas pendidikan setempat.
  2. Surat permohonan dilampiri surat persetujuan dan kesediaan membantu pembiayaan Rumpindari pimpinan lembaga penanggungjawab(seperti TNI/POLRI,TP-PKK, pimpinan perusahaan dan sebagainya).
  3. Proposal pendirian Rumpin sekurang-kurangnya berisi: analisis situasi potensi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat,

Perizinan Rumpin

  1. Penerbitan izin operasional Rumah Pintar

Pemberian izin pendirianRumah Pintar diterbitkan oleh  dinas pendidikan kabupaten/kota atas nama bupati/walikota, sesuai dengan ruang lingkup dan jenis  layanan yang akan dilakukan di Rumah Pintar dalam format perizinan operasional  yang telah ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau oleh pejabat lain yang ditunjuk.

Rumah Pintar yang dikembangkan dari kelompok belajar, komunitas belajar, sanggar belajar, lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan sejenis perlu dikeluarkan kembali  izin operasional bagi pendirianRumah Pintar yang diterbitkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.

  1. Tujuan penerbitan izin operasional Rumah Pintar adalah:
  2. memberikan legalitas Rumah Pintar;
  3. mengatur standar Rumah Pintar;
  4. membina dan mengembangkan Rumah Pintar;
  5. menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan;
  6. memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban Rumah Pintar dan peserta didiknya.
  1. Masa Berlaku
  2. Izin operasional Rumah Pintar berlaku sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.Jika kegiatannya dinilai menyimpang dari ketentuan yang berlaku setiap saat izin bisa dicabut.
  3. Apabila lembaga yang mengajukan izin operasional pendirian belum memenuhi persyaratan maka pemerintah daerah dapat menerbitkan surat keterangan terdaftar hingga lembaga tersebut memenuhi persyaratan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
  4. Ketentuan pemberian izin operasional lembaga lebih lanjut diatur oleh dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  1. Persyaratan dan izin operasional

Dalam mengajukan izin operasional  penyelenggaraan Rumah Pintar harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

  1. Akta notaris dan/atau legalitas lain dari lembaga/yayasan yang menjadi penanggungjawab Rumpin.
  2. Surat keputusan pendirian Rumpin
  3. KTP penanggungjawab dan ketua pengelolaRumah Pintar
  4. Izin domisili dari desa/kelurahan
  5. NPWP Rumpin
  6. Rekening bank atas nama lembaga Rumpin
  7. Profil lembaga sekurang-kurangnya menyebutkan susunan pengurus, prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan, rencana kegiatan pembelajaran dan sasaran kegiatan pembelajaran (warga belajar)
  8. Pembiayaan diuraikan dalam komponen biaya investasi/modal yang ditunjukkan dalam bentuk nominal investasi/modal masyarakat, atau lembaga/ yayasan.
  1. Prosedur pengurusan izin operasional
  2. Bagi Dinas Pendidikan
  • mengeluarkan format perizinan
  • menetapkan persyaratan perizinan berdasarkan ketentuan yang berlaku
  • melakukan verifikasi dan validasi
  • menetapkan perizinan dengan menandatangani format izin operasional
  • mendokumentasikan perizinan
  1. Bagi Rumah Pintar/Lembaga
  • Calon penanggungjawab/pengelolaRumpin mengisi formulir perizinan yang diterbitkan oleh dinas pendidikan kab/k
  • Melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  • Menyerahkan kembali formulir yang telah diisi dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan
  • Menyiapkan dokumen seperti susunan pengurus, prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan, rencana kegiatan pembelajaran dan sasaran kegiatan pembelajaran masyarakat.
  • Menyosialisasikan izin operasional dan kegiatan yang akan dilakukan kepada yang berkepentingan.
  1. Perpanjangan dan pencabutan izinoperasional
  2. perpanjangan izin operasional Rumpin dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum izin operasional Rumah Pintar berakhir dengan melampirkan fotokopi izin operasional  penyelenggaraan Rumpin dan persyaratan lain sesuai ketentuan
  1. pencabutan izin operasional Rumpin dapat dilakukan apabila:
    • selama dua tahun berturut-turut tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan lainnya kepada Dinas Pendidikan.
    • mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
    • merugikan kepentingan masyarakat.
    • melakukan penyimpangan dan atau penyalahgunaan yang menyebabkan kerugian negara.

Ketentuan mengenai pencabutan izin operasional Rumah Pintar diatur oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.