Latar Belakang

Berawal dari ide dan pemikiran Ibu Negara, Ibu Hj. Ani Susilo Bambang Yodhoyono pada tahun 2005 untuk turut berperan dalam mensejahterakan bangsa, maka Ibu Negara bersama Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) menggagas Program Indonesia  Pintar. Tujuan utama dari Program Indonesia Pintar adalah mewujudkan masyarakat berpengetahuan, masyarakat sejahtera (welfare society) dan masyarakat yang beradab (civilized society). Masyarakat Sejahtera dan masyarakat yang memilki peradaban akan dicapai melalui masyarakat yang memiliki pengetahuan.

rumpin-2Pengetahuan merupakan jendela dari peradaban dunia, oleh karena itu hadirnya program Indonesia Pintar sebagai salah satu Pilar dari kelima pilar program SIKIB yaitu Indonesia Peduli, Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Hijau dan Indonesia Kreatif merupakan wujud sumbangsih Ibu Negara untuk masyarakat Indonesia.

Salah satu kegiatan Indonesia Pintar adalah program Rumah Pintar, selanjutnya disingkat Rumpin, merupakan pusat pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat sejahtera melalui berbagai program pendidikan.

Rumpin sebagai sarana pemberdayaan masyarakat  dapat mewadahi berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Rumpin dapat dijadikan satuan pendidikan nonformal yang bisa memberikan berbagai program layanan pendidikan masyarakat dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan bagi remaja, kaum perempuan juga kelompok lanjut usia. Diharapkan melalui Rumpin terbangun masyarakat cerdas, inovatif, kreatif, mandiri dan sejahtera.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dit. Bindikmas), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan institusi yang mengemban amanat pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat. Direktorat Bindikmas berkomitmen memenuhi kebutuhan belajar nyata sesuai dengan situasi dan kondisi  setempat. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengembangkan layanan pendidikan pemberdayaan masyarakat melalui Rumpin sebagai salah satuan pendidikan nonformal.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.